Guru Madrasah Swasta Diabaikan, Ketum PGMM Tedi Malik: Aksi Lebih Besar akan Kembali Digelar!

Pimpinan Pusat PGMM, PGSI dan FTHMI menyambangi kantor Kemenag dan DPR RI (Foto: Ist)

Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM) melayangkan peringatan keras kepada pemerintah terkait nasib guru madrasah swasta yang dinilai belum mendapatkan perhatian yang setara dalam kebijakan pengangkatan aparatur sipil negara (ASN).

 

Ketua Umum PGMM, Tedi Malik, menegaskan pihaknya siap kembali menggelar aksi dengan massa yang jauh lebih besar dari sebelumnya apabila aspirasi guru madrasah swasta tidak segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.

 

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul polemik usai Menteri Agama dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI pada 30 Juni 2026 menyampaikan rencana memprioritaskan pengangkatan sekitar 18.000 guru honorer di sekolah negeri menjadi ASN.

 

Kebijakan tersebut memicu keresahan di kalangan guru madrasah swasta yang merasa kembali tersisih, padahal selama ini mereka juga telah mengabdi bertahun-tahun di lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama.

 

PGMM Datangi Kemenag dan DPR

 

Sebagai bentuk tindak lanjut, rombongan PGMM mendatangi Kementerian Agama di Jakarta, Kamis (3/7/2026).

 

Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Umum PGMM, Tedi Malik, bersama jajaran pengurus. Mereka diterima oleh Direktur Pendidikan Agama Islam (PAI), Munir.

 

Dalam pertemuan tersebut, PGMM menyampaikan berbagai aspirasi sekaligus meminta klarifikasi terkait pernyataan Menteri Agama yang dianggap menimbulkan keresahan di kalangan guru madrasah swasta.

 

Usai bertemu pihak Kementerian Agama, rombongan melanjutkan audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal serta Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang.

 

Turut hadir dalam pertemuan tersebut organisasi profesi lainnya, yakni Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) dan Forum Tenaga Honorer Madrasah Indonesia (FTHMI).

 

Tedi Malik: 18 Ribu Formasi Bukan untuk Guru Madrasah

 

Usai melakukan serangkaian pertemuan, Tedi Malik menjelaskan bahwa informasi yang berkembang mengenai prioritas pengangkatan 18.000 guru honorer perlu diluruskan.

 

Menurutnya, angka tersebut merupakan simulasi kebutuhan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum, bukan formasi bagi guru madrasah.

 

"Jadi pernyataan Pak Menteri itu kemarin menjawab simulasi guru-guru PAI yang ada di sekolah. Jadi yang 18.000 itu guru-guru PAI, bukan guru madrasah," ujar Tedi, dikutip dari Portaloka.id, Jumat (3/7/2026).

 

Meski demikian, ia menilai persoalan tersebut belum sepenuhnya selesai karena hingga kini belum ada kepastian mengenai nasib guru madrasah swasta dalam skema pengangkatan ASN.

 

DPR Sebut Kebijakan Masih Berproses

 

Dalam audiensi tersebut, pimpinan DPR RI menyampaikan bahwa rencana pengangkatan guru honorer tersebut masih belum menjadi keputusan final.

 

Pembahasan masih terus dilakukan bersama Kementerian Agama dan kementerian terkait agar kebijakan yang dihasilkan nantinya mampu mengakomodasi kepentingan seluruh guru madrasah, baik yang mengajar di madrasah negeri maupun swasta.

 

Informasi itu sedikit memberikan harapan bagi guru madrasah swasta yang selama ini menunggu kepastian terkait kesempatan memperoleh status ASN.

 

PGMM Siapkan Aksi Lebih Besar

 

Meski mendapat penjelasan dari DPR, PGMM menegaskan akan terus mengawal proses tersebut hingga benar-benar menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada seluruh guru madrasah.

 

Tedi Malik menegaskan, apabila aspirasi guru madrasah swasta kembali diabaikan atau tidak segera direalisasikan, organisasinya siap menggelar aksi lanjutan dengan jumlah peserta yang jauh lebih besar dibandingkan aksi sebelumnya.

 

"Ketika ini masih belum bisa dieksekusi, kita siap balik lagi ke jalan. Akan menurunkan kekuatan tiga kali lipat dari kemarin," tegasnya.

 

Menurut Tedi, guru madrasah swasta selama ini telah menunjukkan dedikasi yang sama dalam mencerdaskan anak bangsa. 

Karena itu, mereka berharap pemerintah tidak membedakan perlakuan antara guru di madrasah negeri dan swasta dalam penyusunan kebijakan kesejahteraan maupun pengangkatan ASN.

 

Tedi juga menegaskan akan terus memperjuangkan hak-hak guru madrasah swasta melalui jalur dialog maupun aksi jika diperlukan, hingga pemerintah memberikan kepastian yang adil bagi seluruh tenaga pendidik di lingkungan madrasah. (kzm)